DEPATINEWS.COM–Pengantar Redaksi : Sudah bukan rahasia umum bahwa kemampuan Kota Sungai Penuh untuk membangun jalan, taman, trotoar dan membebaskan kota dari banjir : sangat terbatas. Menurut hasil Audit BPK RI realisasi Belanja Modal Jalan tahun 2023 hanya 43,867,108,887,55. Kalau kita bandingkan dengan Dua daerah tingkat II lainnnya di Propinsi Jambi pada tahun yang sama ; yakni Kota Jambi realisasinya Rp 151,582,027.590,00, sedangkan Kabupaten Sarolangun Rp 114,526,890,014,00. Jauh sekali dengan anggaran Kota Sungai Penuh. Untuk membahas situasi ini dan solusi kedepan Depati News mewawancarai Tokoh Nasional Asal Keirinci yang punya jam terbang : 10 tahun di DPR RI dan 10 tahun di BPK RI sekaligus satu-nya Putra Asli Putra Provinsi Jambi yang memperoleh Bintang Mahaputra Adipradana dari Negara yakni Prof.Dr.Rizal Djalil
Depatinews: Selamat Pagi Pak RD bagaimana kabarnya…?
RD : Alhamdulillah kabar baik.
Depatinews: Rasanya lama kita gak bincang-bincang masalah Jambi. Khususnya Kota Sungaipenuh.
RD : Oh ya…! wah ini pasti seru. Apalagi tentang Kota Sungsipenuh, kini dan kedepannya.
Depatinews: Langsung aja Pak RD, kenapa kecil sekali ya belanja modal Kota Sungai Penuh ?
RD : Ya itu realitanya. Kalo bahasa finance nya kemampuan fiskal Kota Sungai Penuh sangat terbatas. Sebagian besar Belanja Kota Sungai Penuh yang berjumlah Rp 867 milyar: digunakan untuk biaya operasional Rp 605.489.494.204.00 yang sebagian besar merupakan biaya Pegawai.
Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2024 hanya Rp 148.259.513.272,00. Belanja modal yaitu anggaran untuk pembangunan, termasuk jalan dll.
Depatinews: Bagaimana solusinya?
RD : ..Tidak ada jalan lain, kita harus berjuang dipusat. Itulah makanya kita butuh Walikota yang berkelas, punya networking luas di Pusat bahkan sampai ke Level Pengguna Anggaran yaitu Menteri. Makanya masyarakat Kota Sungaipenuh juga harus tahu ini. Pilwako sangat menentukan, masa depan Kota Sungaipenuh.
Depatinews: Bagaimana dengan peran Anggota DPR RI asal Jambi?
RD : sebagai wakil Propinsi Jambi seorang Anggota DPR RI punya peran besar. Masalahnya mau dan mampu karena Anggota DPR RI ada 560 orang. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab tentang Anggota DPR RI asal Jambi lebih baik ditanyakan langsung ke Rakyat Kerinci dan Sungai Penuh apa yang mereka perjuangkan.
Depatinews: Pada saat menjabat baik DPR RI maupun BPK RI apakah hanya memperhatikan Kerinci saja?
RD : Tidak sama sekali. Kampung Legok di Kota Jambi dikenal sebagai kampung yang ” membutuhkan perhatian”. Seperti ditempat lain ada masalah sosial disana.Pada tahun 2015 Saya mengajak Pejabat Eselon dua Direktorat Jenderal Cipta Karya saat itu Ir.Rina dan staf…singkat cerita dilakukanlah perbaikan pemukiman masyarakat di Kampung Legok setahun kemudian. Paling tidak Kampung Legok Jambi berubah. Walikota saat itu dan Drs Suwardi,Dpt menjadi saksi hidup bagaimana proses merehabilitasi Kampung Legok Jambi tersebut.
Depatinews: Ada program lain di Jambi?
RD : ya pada tahun yang sama saya juga mendatangkan Direktur Jenderal Cipta Karya saat itu Dr.Ir.Thomas dan jajaran untuk meninjau Instalasi Air minum Kota Jambi khususnya jaringan Telanaipura dan sekitarnya: yang telah dibangun sejak zaman Belanda. Tidak lama kemudian sekitar 2016 instalasi termasuk distribusi air minum kawasan Telanaipura dan sekitarnya selesai dibangun kembali. Walikota saat itu dan Drs.Suwardi menjadi saksi hidup. Semua perbaikan dibiayai oleh anggaran Pemerintah Pusat. Bahkan masalah Pelabuhan Muarasabak pun berkali kali dibahas dan diperjuangkan di Pusat.Waktu itu Plt.Gubernur Fachruri Umar juga hadir dalam pertemuan di Jakarta dengan Pihak Kemenhub dan PUPR. Namun sampai sekarang belum berhasil.Saya mendengar terkait masalah tekhnis dan skala perioritas Pemerintah Pusat( (yang berbeda dengan kehendak daerah).
Depatinews: Jadi waktu menjabat juga memperhatikan daerah Tingkat II lainnya di Jambi…?
RD: Ya…pastilah karena saya mewakili Propinsi Jambi. Semua orang tahu puluhan Menteri saya bawa ke Propinsi Jambi kadang-kadang tidak semua sampai ke Kerinci. Saya memandang pembangunan Propinsi Jambi secara satu kesatuan bukan partial.
Depatinews: Terkait Bandara Bungo bagaimana ceritanya?
RD: Dari dulu saya berpikir bahwa penerbangan ke Kerinci akan layak secara ekonomis kalau ada connecting dengan Muarobungo.Faktor jumlah penunmpang, keselamatan penerbangan( monitor cuaca) dan pembangunan kewilayahan Propinsi Kawasan Barat mutlak ada Bandara Bungo yang terhubung dengan Kerinci. Saat itu Menhub Hatta Rajasa dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI saudara PutraJaya. Saya meminta bantuan keduanya agar Bandara Bungo dibangun. Saudara Putrajaya memimpin langsung Tim Komisi V ke Bungo meninjau lokasi bandara. Saudara Ismael dan Arlis saksi hidup histori awal pembangunan bandara Bungo seperti yang kita lihat sekarang.
Depatinews: Bagaimana dengan Masjid Agung Pondok Tinggi?
RD: Ini sebaiknya ditanyakan kepada Tokoh Pondok Tinggi atau yg merasa jadi Tokoh Pondok Tinggi saja.
Depatinews: Tapi faktanya setahu kami Pak RD yang bawa Pejabat Kemendikbud dan PUPR ke Pondok Tinggi?
RD: Ya… sekali waktu pas ” pulang ke Sungaipenuh saya sempatkan sholat Jum’at di Masjid Agung Pondok Tinggi. Sehabis sholat teman saya SMP saudara Basrial dan ketua Masjid mengajak saya melihat dan memperhatikan kondisi masjid yang saat itu kalo tidak salah 2011: Kondisinya sangat memprihatinkan. Kesimpulannya saat itu harus segera direnovasi. Saya saat itu hanya mengatakakan ke pengurus masjid ” Siapkan data , InsyaAllah saya akan berjuang dipusat”. Sesampai di Jakarta saya atas perkenan Mendiknas M.Nuh ( saat itu) menemui Dr. Kacun Marijan Direktur Kebudayaan Kemendiknas (saat itu). Tidak lama kemudian Pejabat Kepurbakalaan jajaran Dirjen Kebudayaan yang berkantor di Padang datang meninjau sekaligus survey teknis ke Masjid Agung Pondok Tinggi. Singkat cerita setelah proses tersebut renovasi Masjid Agung Pondok Tinggi selesai- seperti adanya sekarang- semua menggunakan Anggaran Kemediknas di Pusat.
Depatinews: Apa termasuk perbaikan pemukiman desa?
RD: Itu beda… perbaikan pemukiman dikawasan Pondok Tinggi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dibawah Bu Ir.Rina sekitar tahun 2016. Ya itu inisiatif saya bukan Pemda. Semua masyarakat Pondok Tinggi juga tahu.
( bersambung minggu depan)
