DEPATINEWS.COM, SUNGAIPENUH— Mengejutkan, ratusan kendaraan dinas Pemerintah Kota Sungaipenuh menunggak pajak. Ini terungkap, setelah Walikota Sungaipenuh Alfin, SH mengumpulkan kendaraan dinas pada Apel Kendaraan Dinas Senin (24/3).
Alfin kaget. Rencana awal ingin transparan dan menyelamatkan aset daerah dengan memasang logo Pemkot Sungaipenuh. Faktanya setelah dicek kelengkapan surat kendaraan bermotor, banyak yang nunggak pajak.
Kondisi ini membuat Alfin naik pitam. Sejumlah Kepala dinas, sekretaris dan kabid diwarning. Malah dicecar detail, alasan nunggak pajak.
Tragisnya lagi, dihadapan Walikota masih ada pejabat yang berani berkilah. Beralasan STNK hilang. Faktanya setelah dicek, mereka belum bayar pajak. Malah, mobil dinas Perpustakaan nunggak pajak hingga Rp 8 juta. Mobil sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata jenis Kijang Inova BH 1229 R nunggak pajak Rp 4,6juta.
Kondisi ini membuat Ketua DPRD Hutri Randa dan Wakil Walikota Azhar Hamzah yang ikut mengecek kondisi mobil dinas geleng-geleng kepala. Sekda Alpian pun tak menyangka banyaknya pejabat membandel.
Tidak sekedar nunggak pajak. Kondisi kendaraan dinas tidak terawat dengan baik. Ada ban gundul, jarang ganti oli, juga ditemukan mobil dalam kondisi ringsek. Malah banyak yang beralasan mobil rusak dan saat ini dalam perbaikan di bengkel.
“Kami baru mengetahui dan baru menerima datanya. Saya, sebagai walikota, meminta maaf atas tunggakan pajak kendaraan dinas ini, dan kami akan segera menyelesaikannya,” kata Alfin.
Keseriusan Walikota untuk mengetahui banyaknya pejabat bandel nunggak pajak, langsung menghubungi Kepala Tata Usaha Samsat Kerinci Hartati, SH melalui video call. Dalam data terungkap ratusan kendaraan dinas Pemkot Sungaipenuh nunggak pajak. Jumlahnya mencapai hampir satu miliar.
Mendapatkan kabar ini Walikota segera membentuk Satgas. Dia ingin menuntaskan persoalan kendaraan dinas dan menyelesaikan tunggakan pajak.
“Saya ingin cepat. Tim ini harus segera turun dan melacak keberadaan aset daerah. Saya ingin dimasa pemerintahan kami dan Pak Azhar masalah aset daerah tuntas dan semua kendaraan dinas sudah membayar tunggakan pajak, ” tegas Alfin.
Walikota mengatakan tidak mengetahui penyebab adanya tunggakan pajak yang terjadi sebelum dia menjabat.
“Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat tentang taat pajak. Semua (tunggakan) akan segera diselesaikan hingga tuntas,” ucapnya.
Alfin paham betul primadona Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Apalagi saat ini berlaku pajak opsen yang langsung masuk ke kas daerah.
“Kita harus adil. Warga membayar pajak, maka kita harus memberikan contoh. Akan kita tuntaskan semuanya, harus,” imbuhnya.
Sebelumnya, tercatat sebanyak 1.263 kendaraan dinas yang digunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan
Pemkot Sungaipenuh menunggak pajak.
Ribuan kendaraan tersebut, yang terdiri dari motor, mobil, truk, dan bus, tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) dengan pelat merah. (devanand munir)
