JAMBIDEPnews: Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian bersama Pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi. Rakor yang dibuka Wagub Jambi Abdullah Sani dihadari para Sekda, juga Kepala Bakeuda dan Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (6/4).
“Rakor ini sangat bermanfaat di dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Upaya ini terus ditingkatkan dalam pencegahan korupsi,”
kata Wagub Abddulah Sani Kamis (6/4).
Wagub mengapresiasi KPK RI atas pengawasan dan pendampingan terhadap Pemprov Jambi terkait pencegahan korupsi. Pemprov Jambi akan meningkatkan efektivitas dan efesiensi anggaran serta peningkatan pengelolaan aset di Provinsi Jambi. Namun demikian masih banyak hal kekurangan yang harus dibenahi dalam pencegahan tersebut.
“Kami senantiasa siap untuk menerima saran, masukan dan arahan yang menjadi rekomendasi KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan penekanan pada aspek pencegahan,” kata Wagub.
Dikatakan, Rakor ini juga sebagai bentuk aspek pencegahan dalam rangka meningkatkan efektivitas serta efesiensi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
“Saya menghimbau kepada para kepala perangkat daerah dilingkungan Pemprov Jambi untuk lebih intensif dalam berkomunikasi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi,” jelasnya.
Wagub berharap dalam menyusun program agar lebih fokus, lebih berkualitas serta memiliki manfaat kepada masyarakat secara umum.
“Saya harapkan dalam menyusun perencanaan dapat berjalan baik dan bersinergi serta memiliki daya ungkit serta indeks yang jelas,” terangnya.
Rangkaian kegiatan tersebut diantaranya mendengarkan arahan/presentasi Plt Direkrut Koordinasi dan Pengawasan Wilayah I KPK tentang perencanaan dan Penganggaran APBD Pemerintah daerah Se provinsi Jambi.
Arahan/presentasi dari Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dalam Penyusunan APBD pemerintah Daerah yang efektif, Efesien dan Bebas Korupsi.
(adv/dev)
