DEPATINEWS.COM – Walikota Sungaipenuh Ahmadi Zubir meluruskan pemberitaan salah satu media menyebutkan dirinya membangun Dinasti Politik di Kota Sungaipenuh. Tudingan ini terkait majunya putri sulung Walikota Rucita Arfianisa pada pemilu legislatif (Pileg) 2024.
“Tidak ada keinginan dan niat saya untuk membangun Dinasti Politik di Kota Sungaipenuh, ”
kata Ahmadi Zubir secara khusus kepada Depatinews, Selasa (22/8).
Majunya Rucita Arfianisa pada pileg 2023 merupakan hak politik dirinya. Dan lagi Dia maju atas keinginan dirinya, yang telah merintis karir di jalur politik. Keputusannya itu dilandasi keinginannya untuk membangun Jambi, khususnya Kota Sungaipenuh.
“Saya rasa lumrah, karena baik dari segi nawaitu, pengetahuan, pengalaman dan jaringan Rucita sudah cukup memadai, ” jelas Ahmadi.
Apalagi saat ini Rucita menjabat sebagai ketua DPD Benteng Muda Indonesia (BMI) Jambi. Berarti, secara struktural sudah merintis karir politik secara internal partai. Dilarangpun, dia maju, kata Ahmadi, jika partai bekehendak dan meminta, sebagai kader harus siap.
Tidak ada yang dirugikan, lanjut Ahmadi. Secara etika politik, Rucita tidak maju untuk merebut salah satu kursi di DPRD Kota Sungaipenuh sehingga tidak mengganggu bakal caleg yang ada. Rucita bertarung merebut salah satu kursi legislatif di DPRD Provinsi Jambi dari PDI Perjuangan.
Malah Kota Sungaipenuh beruntung, jika yang terpilih jadi wakil rakyat DPRD Provinsi mewakili Kota Sungaipenuh. Sehingga bisa berbuat dan berjuang lebih banyak untuk Kota Sungaipenuh dan Kerinci.
“Jadi terlalu mengada-ada menuduh saya membangun Dinasti Politik di Kota Sungaipenuh, ” kata Ahmadi.
Dijelaskan, Politik Dinasti menurut Mahkamah Konstitusi (MK) diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Merujuk dari pengertian tersebut, Ahmadi menerapkan politik dinasti jika dia mencalonkan putrinya Rucita jadi Calon Walikota Sungaipenuh. Sementara kondisi rillnya, tidak.
Putri sulungnya Rucita maju Pileg DPRD Provinsi Jambi yang telah memenuhi persyaratan. Baik syarat internal PDIP sebagai partai politik maupun aturan perundang-undangan. “Jadi tidak ada kaitannya dengan Dinasti Politik, ” tegas Ahmadi.
Jangan samakan dengan Pilwako 2020 di Kota Sungaipenuh. Konteksnya jauh beda. “Pilwako 2020 saya menghadapi anaknya Walikota Sungaipenuh saat itu. Inikan tidak, anak saya maju Pileg untuk Provinsi Jambi. Tidak ada Dinasti politik disini, ” ulangya lagi.
Dia menambahkan, pihak yang menyebut dirinya membangun Dinasti Politik tidak paham. Makanya disarankan untuk belajar lebih lagi sehingga tidak gagal paham.
“Bagi Ahmadi politik itu jalan pengabdian untuk bermanfaat yang lebih luas bagi daerah dan masyarakat. Makanya pada setiap kesempatan selalu menawarkan kepada anak-anak dan angkatan muda untuk melakukan perubahan aktif dalam politik praktis.
“Kita semua punya hak yang sama, kadang mimpi dan tujuan yang sama, tapi cara yang berbeda-beda. Saya percaya keberuntungan hanya untuk mereka yang berani, siap dan menjemput kesempatan ” jelasnya.
Semuanya dikembalikan kepada pribadi kita menilai. Sepengetahuan dan pengamatan saya selaku orang tua Rucita punya kemampuan. Dia memenuhi syarat serta didukung oleh parpol peserta pemilu. Dia lolos mengkuti tahapan pileg di PDIP, makanya nama Rucita tercatat pada DCS.
“Jadi majunya anak Walikota pileg tidak salah karena ini demokrasi. Yang menentukan terpilih tidaknya masyarakat, “
Jika Masyarakat Kerinci dan Kota Sungaipenuh memilih Rucita pada pileg nanti itu adalah hak bagi masyarakat untuk menentukan sikap politiknya.
“Ini akan menjadi salah ketika saya menggunakan wewenang kebijakan atau ada intervensi politik di dalamnya, ” paparnya.
Disamping Rucita merupakan keterwakilan perempuan, yang dinilai langka di legislatif. Dengan ada adanya keterwakilan perempuan yang kapabel di legislatif, diharapkan mampu memperjuangkan kebutuhan dasar perempuan sehingga meningkatkan kualitas yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan.
Dengan ada adanya keterwakilan perempuan yang kapabel di legislatif, diharapkan mampu memperjuangkan kebutuhan dasar perempuan sehingga meningkatkan kualitas yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan.
Diharapkan calon legislatif perempuan yang terpilih pada Pemilu 2014, pasti mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan perempuan di berbagai sektor, termasuk kebijakan publik.
“Hanya legislatif perempuan yang mampu memperempuankan kaum perempuan, hak-hak perempuan harus diakomodasi,” katanya. (dev)
